Network
Media Purwodadi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan Bupati Banjarnegara sebagai tersangka dugaan korupsi di Dinas PUPR mengejutkan sejumlah pihak.
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono ditetapkan tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi terkait pengadaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.
Keterkejutan muncul lantaran Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang juga dipanggil dengan nama Win Cin, kerap menjadi sorotan karena pernah mengunggah slip gaji bupati yang kecil melalui media sosial (medsos) terkait hajatan warga hingga pernah melakukan pengaspalan jalan provinsi menggunakan dana pribadi.
Terlepas dari sosok Bupati Banjarnegara yang kerap viral, penetapan status tersangka oleh KPK dilihat DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jawa Tengah tetap adanya penanganan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah itu.
Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto, Sabtu 4 September 2021 mengatakan, penetapan tersangka Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono yang dilakukan KPK menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya, khususnya di Jawa Tengah.
Baca Juga: Tahukan Bahwa Hipersomnia Sama Berbahayanya Bagi Kesehatan Seperti Insomnia? Ayo Kenali Gejalanya
Alarm penanganan tindak korupsi, diungkapkan Edy Susanto, agar dalam menjalankan kebijakan kepala daerah tidak menyalahgunakan kewenangan.
"Penetapan Bupati Banjarnegara sebagai tersangka oleh KPK ini menjadi peringatan dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya. Keseriusan melayani masyarakat diperlukan dan agar tidak salah melangkah dalam mengambil kebijakan," kata Ketua DPD GMPK Jateng, Edy Susanto.
Sebelum mengumumkan status Bupati Banjarnegara sebagai tersangka, KPK sebelumnya telah melakukan pengeledahan di kantor DPUPR dan rumah Bupati.
