Network
Ahmad Sidik selaku juru bicara fraksi tersebut kemudian membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Grobogan.
Menurut Sidik, fraksi gabungan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memohon penjelasan tidak adanya pasal yang mengatur pemidahtanganan kendaraan perorangan dinan untuk mantan Pimpinan DPRD didalam Raperda tersebut.
"Untuk itu Fraksi Karya Sejahtera penambahan satu ayat di Pasal 16 Raperda tersebut yang mengatur pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas untuk mantan Pimpinan DPRD," ujarnya.
Sebelumnya rapat paripurna ke 38 DPRD Grobogan tersebut sempat molor dan diskors oleh pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto. Hal itu karena banyaknya Kepala OPD yang belum hadir. ***
