Network
Ia melanjutkan, ada sejumlah data penerima yang diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap mampu, justru mendapatkan bantuan kembali.
“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngote ndan, mumet aku,” keluhnya.
Baca Juga: Meski Terdampak Pandemi Covid-19, Bordir Tasik nan Cantik Siap Tembus Pasar Internasional
Tentunya, kejadian tersebut dapat memicu kecemburuan sosial bagi warga setempat. Kades Tijayan itu pun kebingungan, karena bantuan tidak dapat dialihkan kepada yang lebih berhak.
“Ada lagi cerita yeman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong nejenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma),” lanjutnya.
Lebih lanjut Joko menceritakan salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa tersebut, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel.
“Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” ungkapnya.
Tak hanya Joko, kesemerawutan data Bansos juga dikeluhkan oleh pengelola desa lainnya.
Suyuti, Kepala Dusun Desa Barongan misalnya. Dia mengeluhkan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST,”.
