Network
Media Purwodadi - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan beras sebesar lima kilogram untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa optimal mencari nafkah akibat penerapan PPKM Darurat.
Nantinya, Kementrian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras tersebut berdasarkan data usulan dari pemerintah daerah.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penerima bantuan beras adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Meminta Pemerintah Pusat Dengarkan Suara Rakyat Jika PPKM Darurat Diperpanjang
Yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Data penerima bantuan beras lima kilogram ini dari usulan pemerintah daerah. Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi dan tidak terdaftar sebagai penerima tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. Nanti penyalurannya juga oleh dinas sosial atau unsur pemda lainnya,” kata Mensos, Tri Rismaharini.
Bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi Covid-19 di Jawa dan Bali.
Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.
Baca Juga: Warga Demak Senang Dapat Bantuan Paket Sembako Pemberian Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST seberat 10 kg per KPM.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg,” imbuh Tri Rismaharini.
Berbeda dengan beras dari Kemensos seberat 5 kg, beras dari Perum Bulog seberat 10 kg ini disalurkan untuk skala nasional sesuai dengan domisili KPM PKH dan KPM BST.
“Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Mensos.
Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos reguler.
Yakni PKH, BPNT atau Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus,” jelas Mensos.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT atau Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Kemudian untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) anggaran sebesar Rp 15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkas Mensos, Tri Rismaharini.***
