Network
Media Purwodadi - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, bahas Dana Desa.
Dalam pertemuan, Kapolri memastikan, seluruh personel kepolisian melakukan pendampingan dan edukasi pada Kepala Desa (Kades) terkait penggunaan dana desa.
"Ada edukasi oleh Polri ke Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," tegas Kapolri Jendral Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/5)
Pendampingan dan edukasi penggunaan dana desa dilakukan untuk memastikan implementasi anggaran berjalan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.
Baca Juga: Bansos BST Kemensos Rp300.000 untuk 10 Juta KPM Cair? Cek Info Terbaru di cekbansos.kemensos.go.id
"Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi," tambah Kapolri.
Selain sesuai dengan tujuan, Kapolro menyebut, adanya pendampingan tersebut untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa.
Mantan Kabareskrim Polri itu menyatakan, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa. Dimana, aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.
"Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas," ucap mantan Kapolda Banten itu.
Baca Juga: Panglima Santri Gayeng Taj Yasin Maimoen, Jadi Imam Salat Gerhana Bulan Total. Ini Pesannya
