Media Purwodadi- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelayanan publik nakal.
Menurut Ganjar, OTT bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
"Satu yang penting kabupaten atau kota harus meningkatkan pelayanan publik. Komitmennya musti dilaksanakan," kata Ganjar.
Baca Juga: Tidak Hanya Untuk Gaya, Portal dan Media Sosial Bisa Beri Uang. Bagi Pemula Begini Caranya
"ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI," kata Ganjar usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (28/5/2021).
Ganjar menjelaskan dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan.
Termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
Baca Juga: Wakapolres Grobogan Ajak Masyarakat Terapkan Moderasi Beragama
Menurut Ganjar pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah.
Untuk itu semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.
"Maka tadi saya usulkan ada OTT pelayanan publik," katanya.
Baca Juga: Wakapolres Grobogan Ajak Masyarakat Terapkan Moderasi Beragama
"Jadi semua yang 'ngeyel' dan 'ndableg' itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak," katanya.
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga berpesan ke kepala daerah dan seluruh ASN di Jawa Tengah tidak takut.
Keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya itu untuk memberikan jaminan dan perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
"Teman-teman tidka usah takut, kalau kita diskusikan itu bisa untuk memperbaiki," tambahnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Kenang Suzuki Satria Tunggangannya Selama Kuliah di Jogja
"Umpama, layanan jangan manual terus maka saya bilang gunakan medsos untuk melayani publik bukan untuk hoaks sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu," katanya.
Wakil Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, mengatakan yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik merupakan salah satu ide yang bagus.
Inovasi itu ke depan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.
"Ada beberapa ide dari Gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik," katanya.
Baca Juga: Ikut Tanggapi Keluh Kesah Tere Liye, Raditya Dika Cerita Pernah Merasakan Bukunya Dibajak
"Kami akan bahas dengan pimpinan karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesainnya," katanya.
Adapun terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, ORI sendiri sudah banyak melakukan inovasi.
Salah satunya adalah menerima dan verifikasi laporan secara on the spot. Melalui cara tersebut sudah banyak laporan yang berhasil di selesaikan.
Baca Juga: BLT UMKM Banpres BPUM Cair, Hanya 5 Golongan Yang Bisa Mendapatkannya
"Kami sudah ada PVL On The Spot, jadi penerimaan dan verifikasi langsung di tempat. Di Jateng sudah ada hasilnya, terutama terkait dukcapil,"
"Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus KK dan KTP dengan cara ini bisa langsung diselesaikan," ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelayanan publik nakal***