Media Purwodadi - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, ungkapkan pentingnya keberadaan pengawasan industri pemotongan hewan sertifikasi halal di Jateng.
Keberadaan pengawas industri pemotongan hewan, diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, guna memastikan proses pemotongan hewan sesuai aturan yang ditetapkan.
Tidak hanya pemotongan hewan, Wagub Jateng Taj Yasin sebutkan hal itu juga perlu untuk pemotongan unggas.
Baca Juga: Park Min Young Jalin Hubungan Dengan Pria Kaya Raya? Ini Penjelasan YouTuber Korea Reomit
Bukan hanya pada proses penyembelihan saja, Gus Yasin Wakil Gubernur Jawa Tengah, mengusulkan pengawasan juga perlu dilakukan terhadap sarana pra sarana rumah pemotongan.
"Pengawasan terhadap industri maupun lembaga ekonomi yang kebetulan memiliki label halal perlu ada dewan pengawas yang disertakan menjadi salah satu syarat," kata Wagub Jateng Taj Yasin usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di ruang kerja Wagub.
Wagub Jateng Taj Yasin, dalam rilisnya Selasa 4 September 2022 menambahkan, apabila usulan disetujui atau dikaji lebih jauh, Pemprov Jateng siap menindaklanjuti dengan menggelar pelatihan pengawasan.
Baca Juga: Operasi Zebra Candi 2022 Digelar 14 Hari di Grobogan, Tilang Elektronik Bakal Dioptimalkan
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menambahkan pelatihan bisa diberikan kepada Juru Sembelih Halal (Juleha) yang sebelumnya sudah dilatih menyembelih.
"Kami siap untuk meningkatkan lagi (pelatihan bagi) yang kemarin kita latih jadi Juleha. Kita tingkatkan bukan hanya menjadi juru sembelih, tapi juga sekaligus pengawas (untuk mengawasi) bagaimana regulasi di RPH, RPU, RPA di Jateng yang kebetulan saat ini memilkki sertifikat halal," papar Wagub Jateng.
Bukan hanya itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, juga segera melapor ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait wacana pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Jateng.
Menurut Wagub Jateng, keberadaan KDEKS ini nantinya bisa berperan aktif mewujudkan perekonomian syariah di Jawa Tengah.
Berdasar informasi yang diterima, tambah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, beberapa provinsi yang sudah membentuk KDEKS adalah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
"Insyaallah kami akan sampaikan ke pak gub (Ganjar) untuk pertemuan kali ini. Karena di daerah lain seperti Riau, Sumatera Selatan, NTB, dan sumatera Barat sudah ada (KDEKS). Saya sampaikan ke pak gub biar Jateng segera menyusul," imbuh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
Menambahkan, Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Afdhal Aliasar, mengapresiasi komitmen Jateng dalam mewujudkan perekonomian syariah.
Salah satunya adalah usul soal pengawasan rumah potong hewan maupun unggas di Jateng.
Dia ingin, agar pelaksanaan sertifikasi halal di Jateng bisa berjalan lebih cepat.
"Sehingga penguatan halal di sektor hulu untuk RPH, RPA, RPU, bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Dengan penguatan di sektor hulu insyaallah sertifikasi halal ke depannya akan jauh lebih mudah khususnya untuk masyarakat usaha mikro dan kecil. Itu komitmen yang tadi disampaikan wagub," papar Afdhal.
Afdhal berharap Jateng bisa segera membentuk KDEKS. Dengan adanya komite di daerah, dia percaya ekonomi syariah dapat berjalan lebih baik lagi.
Baca Juga: Menang 14-0 Atas Guam, Tim U17 Indonesia Dedikasikan Kemenangan untuk Korban Tragedi Kanjuruhan
"Dan terakhir juga bicara mengenai pariwisata ramah muslim. Ini akan membuat wisatawan muslim akan lebih nyaman berkunjung ke Jateng dan berwisata menikmati keindahan alam, kuliner, serta budaya di sini," kata dia.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan adanya pengawasan sertifikasi halal bagi industri daging di Jateng.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, pengawasan sebagai kepastian agar proses penyembelihan hewan ternak maupun unggas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.*†*