Network
Ke depan, Soemarsono berharap pencegahan yang dilaksanakan dari hulu ke hilir, tidak ada atau minim pelanggaran.
"Dengan pencegahan tersebut, diharapkan demokrasi yang berkualitas tercapai," tambah dia.
Pelaksanaan kegiatan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum 2024 bersamaan dengan soft launching partisipatif "Jarimu Awasi Pemilu".
Selain itu juga dilakukan launching Posko Kawal Hak Pilih dengan harapan terwujud hak pilih bagi seluruh masyarakat dapat terjaga hingga Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti melalui salah satu anggotanya Desi Ari Hartanta, menjelaskan akan membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat tehadap seseorang yang seharusnya punya hak pilih.
"Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang menjumpai seseorang yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar," ungkapnya.
Masyarakat yang tidak memenuhi syarat tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilih dapat memberikan informasi kepada Bawaslu Grobogan.
"Kemudian tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar, alih status TNI atau Polri dapat menyampaikan informasi tersebut ke kami," ungkap Desi Ari Hartanta.
Sama halnya yang disampaikan Sekda Grobogan Moh Soemarsono, Bawaslu menyatakan pengawasan yang dilakukan pihaknya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat.
