Network
Media Purwodadi – Pemilihan Umum atau Pemilu serentak akan kembali dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Kontestasi pemilu tahun 2024 ini menjadi masa yang paling sibuk dalma sejarah pemilihan di Indonesia.
Tahapan yang bersisian menimbulkan potensi konflik, pelanggaran dan sengketa yang mestinya diantisipasi bersama. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Fitria Nita Witanti.
Dalam keterangan persnya, Fitria Nita Witanti mengungkapkan Bawaslu Grobogan tengah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI.
Baca Juga: 5 Cara Penting untuk Mendapatkan Asupan Vitamin D Bagi Tubuh Manusia, Nomor Satu Paling Gampang
“Ada tiga tujuan untuk penyusunan IKP tahun 2024 ini. Pertama, untuk memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kemudian, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan,” ujar Fitria Nita Witanti.
“Yang terakhir tujuan dari penyusunan IKP ini adalah menjadi basis untuk prorgam pencegahan dan penagwasan tahapan Pemilu dan pemilihan,” tambah perempuan yang akrab disapa Fitria ini.
Penyusunan IKP Pemilu 2024 sendiri dilaksanakan pada 19 Oktober – 26 November 2022 dengan konstrukri yang berbeda dengan IKP tahun 2020.
“IKP Tahun 2024 ini memiliki 4 dimensi, 12 subdimensi dan 61 indikator,” ungkap Fitria.
Dimensi tersebut yakni Dimensi Konteks Sosial dan Politik, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu, dan Dimensi Kontestasi.
Untuk Dimensi Konteks Sosial dan Politik memiliki sub dimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara.
Kemudian, Dimensi Penyelenggaraan pemilu memiliki sub dimensi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu serta pengawasan pemilu.
“Sementara untuk Dimensi kontestasi memiliki sub dimensi hak pilih dan kampanye calon.
Dimensi partisipasi terdiri dari sub dimensi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat,” tambah Fitria.
Ada 61 indikator dalam IKP 2024 yang dipergunakan untuk mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian, sehingga indikator yang menjadi penyusunan dimensi dihitung secara agregat oleh Bawaslu RI untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi.
“Yang pada akhirnya skor masing-masing IKP merupakan penjumlahan dari skor yang telah dibobot dengan kontribusi dimensi yang ada,” tambah Fitria.
Secara nasional IKP 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat 85 Kabupaten/Kota dengan kategori rawan tinggi, 349 Kabupaten/Kota kategori rawan sedang dan 80 Kabupaten/Kota kategori rawan rendah.
Data pendukung dan informasi dalam IKP 2024 merupakan situasi berdasarkan refleksi dalam kejadian rentang waktu 2018-2020 yang menjadi salah satu pijakan dalam desain pencegahan dan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.
Fitria menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Grobogan masuk dalam kategori rawan sedang dengan skor 22,892. Sedangkan skor masing-masing dimensi adalah 13,93 pada konteks sosial dan politik.
Untuk skor 43,88 pada konteks penyelenggaraan pemilu. Skor 9,82 pada konteks kontestasi dan 0 pada konteks partisipasi.
Baca Juga: Jelang Hari Natal 2022, Jasa Marga Catat Ada 137.118 Kendaraan Keluar dari Jabodetabek
Konteks penyelenggaraan pemilu menjadi penyumbang tertinggi pada kategori rawan sedang dalam IKP 2024 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.
“Kontribusi tersebut menjadi early warning bagi Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi kerawanan pemilu 2024,” tambahnya.
Fitria mengungkapkan Bawaslu Kabupaten Grobogan berharap pengawasan pemilu 2024 nanti terjaga kondusifitas semua wilayah Kabupaten Grobogan dan tidak terjadi potensi yang mengganggu jalannya proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Terjaganya netralitas dan profesionalitas penyelenggara pada jajaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Grobogan sampai dengan penyelenggara tingkat TPS, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Grobogan juga penting untuk dilakukan,” tutur ibu dua anak ini.
Perempuan asal Yogyakarta ini juga berharap dalam Pemilu 2024 ini terjamin adanya pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi kalangan perempuan dan kelompok rentan.***
