Media Purwodadi- Kunjungi sejumlah daerah di Kabupaten Grobogan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tegur sejumlah Kepala Desa (Kades) yang kedapatan tidak Pakai masker dalam rapat.
Teguran Gubernur Jawa Tengah kepada sejumlah Kades, disampaikan dalam rapat virtual yang digelar di Pendopo Kantor Kabupaten Grobogan dan sejumlah kantor desa dan kantor kencamatan se-Kabupaten Grobogan.
Salah satu Kades yang dapat tegur yakni Kades Nambuan, Kecamatan Pulokulon. Dimana, karena dalam tampilan layar terlihat dari lokasi rapat Kades tidak sendiri namun tidak kenakan masker.
Baca Juga: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Dapat Kabar Gembira dalam Vaksinasi Warga Banyumas
“Kades Nambuan, pakai masker. Sebelahnya ada orang. Yang ditakutkan tidak takut maskernya, tapi takut ababpe (aroma nafas),” tegur Gubernur Ganjar Pranowo sesaat sebelum memulai rapat koordinasi virtual Kades beserta Bupati dan Satgas Covid Kabupaten Grobogan.
Tidak saja diikuti Kades, Rembug Desa juga diikuti Camat dan satgas Covid se Kabupaten Grobogan. Namun rapat koordinasi virtual juga diikuti perwakilan Kabupaten Kudus, Pati, Wonosobo dan Purbalingga.
Mendengar Kades Nambuhan diteguran Gubernur, sejumlah Kades yang sebelumnya tidak kenakan masker langsung tampil mengenakan masker kendati saat digelar diskusi.
Baca Juga: Aksi Mahasiswa Jateng Bantu Masyarakat saat PPKM Banjir Pujian, Netizen Senggol BEM UI
Rapat koordinasi virtual membahas terkait pengelolaan dana desa dalam penanganan Covid, kegiatan PPKM hingga permasalahan bantuan sosial (bansos) baik bantuan langsung tunai dan bantuan lainnya.
Dari keterangan Kades, saat ini mayoritas lokasi isolasi terpusat di desa tidak terisi pasien Covid-19 dikarenakan tidak ada warga desa yang sedang positif Covid.
Laporannya nol, tidak ada, nol. Moga nol benar bukan karena tidak di tes rapid antigen maupun Swab PCR.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM Level 4 di Daerah Tertentu Hingga 9 Agustus 2021 Mendatang
Kepada Kades se-Kabupaten Grobogan Gubernur Ganjar Pranowo menanyakan sejumlah pertanyaan seprti pengelolaan dana desa sebesar 8% untuk Covid-19 digunakan untuk apa saja, apakah ada permasalahan dana bantuan sosial hingga kondisi warga desa yang hamil.***