Network
Media Purwodadi - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dikabarkan terkena operasi tangkap tanggan (OTT) oleh Tim Satgas KPK, Kamis 11 Agustus 2022 sore.
OTT dilakukan KPK di lingkungan gedung DPR RI di Jakarta.
Selain menangkap Bupati Pemalang, OTT KPK juga menangkap puluhan orang lainnya.
Kuat dugaan, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan legislator yang ditangkap KPK lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Baca Juga: Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK di Jakarta, Ganjar Pranowo : “Ini Peringatan Untuk Semuanya!”
Namun hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait, OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo tersebut.
Saat ini Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bersama puluhan orang lainnya yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif di gendung KPK.
KPK belum secara resmi mengumumkan status hukum pihak yang terlibat pada OTT tersebut.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
Baca Juga: Hilang Selama Tiga Hari, Sesosok Balita di Kabupaten Pemalang Ini Ditemukan Tewas di Sungai Irigasi
Mendengar salah satu Bupatinya tertangkap oleh KPK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini.
"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.
Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.
Baca Juga: KPK Bentuk Percontohan Desa Antikorupsi di Indonesia, Banyubiru Jadi Pionir di Jawa Tengah
Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.
"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tegas Ganjar.
Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," tandasnya.
Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan ususlan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.***
