Network
Media Purwodadi – Bupati dan Walikota se Jawa Tengah diminta agar tidak takut dengan OTT KPK.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan pencegahan agar tidak terlibat kasus korupsi atau kena OTT KPK dimulai dari diri sendiri.
Ganjar menegaskan setiap kepala daerah harus sudah mengetahui tentang area area yang rawan korupsi.
Sebagaimana dengan pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein beberapa waktu lalu tentang permintaan agar KPK memberitahu dulu kepad akepala daerah sebelum melakukan OTT.
Baca Juga: Cek 2 Rumah Pompa di Kota Semarang, Ganjar Pranowo Berpesan Pada Warga Agar Buang Sampah di Tempatnya
Hal yang disampaikan Achmad Husein tersebut viral setelah potongan video berisi pernyataannya tersebar di berbagai media sosial.
“Maksudnya itu bukan kalau OTT dikasih tahu, bukan. Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, beliau menyampaikan bahwa maksudnya dikasih tahu pencegahannya dulu, jangan langsung di- OTT,” ungkap Ganjar Pranowo, kemarin.
Terkait hal itu, Ganjar Pranowo sudah memberikan penjelasan kepada Bupati Banyunmas bahwa hal itu tidak bisa dilakukan oleh KPK.
“Maka kemarin saya sampaikan, ya tidak bisa. Kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsi, kita sudah tahu. Tapi bukan berarti kalau mau OTT dikasih tahu, ya lari,” kata Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo menjelaskan beberapa waktu lalu, Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberi rambu-rambu untuk area rawan tersebut.
Baca Juga: Apresiasi Cara Penyampaian Usulan Para Buruh, Ganjar Pranowo : Semua Masukan Jadi Pertimbangan Kami.
Hal ini merupakan salah satu langkah memberikan informasi atau mencegah agar kepala daerah tidak terlibat kasus korupsi bahkan terkena OTT.
"Saya juga sampaikan ke Bupati, dari penjelasan KPK itu, ya kita sendiri sebenarnya yang harus mencegah,” kata Ganjar Pranowo.
“Bukan kita minta untuk dikasih tahu. Tapi kita cegah diri kita jangan sampai masuk area itu. Kalau nekat ya buat saya itu harus ditangkap," tambahnya.
Beberapa waktu lalu, potongan video pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Achmad Husein memohon jika KPK menemukan kepala daerah yang membuat kesalahan tidak langsung di – OTT melainkan memanggilnya lebih dulu.
Usai video tersebut viral, Achmad Husein memberikan klarifikasi. Menurut Achmad Husein, video ini merupakan cuplikan kegiatan diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, bukan penindakan KPK.
Baca Juga: Gubernur Ganjar Pranowo Kenang Foto Adu Bathuk Bersama Rudyatmo Saat Pameran Foto
"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepala daerah," kata Achmad Husein mengklarifikasi.
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah memberikan respons terkait hal itu. Firli menyarankan kepada seluruh kepala daerah untuk fokus bekerja dengan baik.
Bahkan, Firli meminta agar seluruh kepala daerah tidak risih dengan kerja pemberantasan korupsi selama benar dalam menggunakan uang negara dan menjalankan amanat sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat.***
