Network
Media Purwodadi – Korupsi tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan saja. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menjelaskan, praktik korupsi juga terjadi di masyarakat pedesaan.
Data dari Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran negara ke seluruh desa yang ada di Indonesia dengan total Rp468 triliun.
Namun, banyak terjadi penyelewengan dari total penyaluran dana tersebut. Firli Bahuri menyebut, ada 601 perkara korupsi dengan 688 kepala desa atau perangkat desa menjadi pelaku maling uang rakyat tersebut.
"Setidaknya ada 601 perkara korupsi yang melibatkan 688 kepala desa atau perangkat desa yang menjadi tersangka,” jelas Firli pada saat memberikan sambutan dalam acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi, Selasa 7 Juni 2022 di Gowa, Sulawesi Selatan.
“Angka ini harus kita hentikan dan tidak boleh lagi ada kades atau perangkat yang melakukan praktik korupsi," tambahnya.
Ada 10 desa di 10 provinsi yang menjadi Percontohan Desa Antikorupsi. Salah satunya Desa Banyubiru, yang berada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Firli menjelaskan, pihaknya menginisiasi pembentukan program desa antikorupsi ini sebagai langkah untuk antisipasi merebanknya praktik korupsi di tingkat desa.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan, dirinya akan siap menjadikan 7.809 desa di Jawa Tengah sebagai percontohan Desa Antikorupsi Nasional.
“Desa Banyubiru menjadi salah satu dari 10 desa di 10 Provinsi yang dipilih KPK untuk menjadi percontohan. Ini akan jadi pionir, namun kita akan genjot yang di Jawa Tengah. Pulang dari sini nanti, saya perintahkan semua desa di Jateng melakukan itu,’ papar Ganjar.
