Network
Media Purwodadi – Mengaku pusing, Kepala Desa (kades) di Kabupaten Klaten, mengadu ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (2 Agustus 2021).
Kades mengadu karena merasa pusing terkait data dana bantuan sosial (bansos) yang semprawut sehingga membuat para perangkat desa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sasaran.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima aduan mengejutkan dari sejumlah Kepala Desa se Kabupaten Klaten, kepada Gubernur Ganjar Pranowo, mereka mengaku mumet ndan, sing intuk malah wong sugih.
Tidak dengan nada takut-takut, mengambil moment Rembug Desa yang digelar daring, sejumlah Lurah dan Kades se Kabupaten Klaten dengan nada emosi menampaikan keluhan data bansos yang kacau.
Joko Laksono, Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, dengan nada emosi, menyampaikan ke Gubernur Jawa Tengah terkait ada data penerima bansos adalah orang kaya di desa.
Parahnya, tidak saja satu jenis bantuan, namun orang yang dinilai kaya terdata dan bahkan menerima dua jenis bantuan sedang tetangganya yang miskin malah tidak mendapat bantuan.
"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing),” katanya.
“Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko Laksono, Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten.
Joko menceritakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) didesanya tidak tepat sasaran. Pihaknya telah melakukan pembenahan agar bantuan beralih ke orang yang benar miskin, namun data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku," ucapnya.
Karena ada orang kaya yang dapat, sedang ada orang miskin yang tidak dapat akhirnya memuncukan kecumburuan ditengah-tengah masyarakat.
"Ada lagi cerita teman kami di (desa) Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma)," harapnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dengarkan Suara Hati Rakyat Pedesaan Lewat Rembug Desa 2021
"Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.
"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.
Sebab menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan.***
