Media Purwodadi - Rembug Desa yang digelar secara daring pada Senin 2 Agustus 2021 menjadi kesempatan sejumlah Lurah/ Kepala Desa (Kades) mengeluhkan bansos yang tidak tepat sasaran.
Para Lurah/ Kades se Kabupaten Klaten tersebut mengeluhkan adanya data bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran itu dari pemerintah pusat.
Kejadian itu pun sampai membuat salah satu Kades emosional, karena penerima bansos justru orang kaya bahkan ada yang memperoleh lebih dari dua bantuan.
Hal itu diutarakan para kades kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat Rembug Desa se Kabupaten Klaten.
Diketahui Ganjar memang rutin menggelar rapat langsung dengan Kades, agar mengetahui data terbaru dan akurat langsung dari lapangan.
Salah satu Kades Tijayan, Joko Laksono melaporkan tentang bansos yang semerawut di desanya dengan begitu emosional.
“Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu justru bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanyti dimarahi bu Mensos Risma),” kata Joko.
Joko mengatakan, jika Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ada di desanya tidak tepat sasaran.
Ia melanjutkan, ada sejumlah data penerima yang diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap mampu, justru mendapatkan bantuan kembali.
“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngote ndan, mumet aku,” keluhnya.
Baca Juga: Meski Terdampak Pandemi Covid-19, Bordir Tasik nan Cantik Siap Tembus Pasar Internasional
Tentunya, kejadian tersebut dapat memicu kecemburuan sosial bagi warga setempat. Kades Tijayan itu pun kebingungan, karena bantuan tidak dapat dialihkan kepada yang lebih berhak.
“Ada lagi cerita yeman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong nejenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma),” lanjutnya.
Lebih lanjut Joko menceritakan salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa tersebut, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel.
“Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” ungkapnya.
Tak hanya Joko, kesemerawutan data Bansos juga dikeluhkan oleh pengelola desa lainnya.
Suyuti, Kepala Dusun Desa Barongan misalnya. Dia mengeluhkan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST,”.
“Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak,” ujar Suyuti.
Suyuti menambahkan, ia telah melaporkan hal tersebut pada petugas pengelola data. Namun, sampai saat ini belum ada perbaikan.
“Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan,".
"Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari dana Desa. Buat menenangkan,” ungkap Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.
Diakui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bahwa pihaknya banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran.
Menteri Kesehatan juga menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
“Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” jelasnya.
Ganjar melanjutkan, sudah mengirimkan surat secara langsug ke Menteri Sosial terkait hal tersebut. Ia berharap, Risma segera merespon.
“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu,”.
“Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tandasnya.
Karena menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika data yang diperoleh tidak sama dengan yang mereka sampaikan.
Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang memiliki mobil banyak tetapi tetap dapat bantuan.
“Yang gini-gini harus dibersihkan pak Gub, soalnya kami bingung, itu tidak bisa diterima, dikembalikan juga tidak tahu caranya. Itu yang mereka laporkan,” ungkap Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah itu berharap, ada kepastian dari Kemensos terkait hal tersebut dengan segera.
Jika ada bantuan salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau mesti dikembalikan.
“Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngengeng-ngenengke (untuk menenangkan),”.
“Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul,” imbuhnya.***