Media Purwodadi- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Anti Korupsi tersebar di 29 kabupaten/kota.
Upaya pendirian Desa Anti Korupsi mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sekaligus menjadi provinsi percontohan.
Politikus berambut putih itu dinilai sebagai kepala daerah yang punya respon cepat dalam mengimplementasikan program KPK.
Baca Juga: Besaran Upah Minimum Kabupaten dan Kota Ditetapkan, Ganjar Pranowo : Kota Semarang Tertinggi
Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Anti Korupsi tingkat nasional. Komitmen Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun kemudian terus berlanjut.
Hingga jelang pergantian tahun 2022-2023 sebanyak 29 Desa Anti Korupsi tersebar di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Tengah.
Ini Daftar Desa Antikorupsi di Jawa Tengah Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian ini kelanjutan Daftar Desa Anti Korupsi di Jateng yakni Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.
Nama desa yang masuk Daftar Desa Anti Korupsi debutkan bahwa desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi.
Diantaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar pada acara Kick Off Desa Anti Korupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis 15 Desember 2022.
Kata Ganjar, upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Anti Korupsi KPK di tahun 2023 mendatang.
"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja, " ungkap Ganjar Pranowo menjelaskan.
"Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Anti Korupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Anti Korupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," tambah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Maka, ke depan Desa Anti Korupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
"Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real," ungkap Gubernur Jawa Tengah.
"Tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkrit sehingga 7809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut Ganjar Pranowo respon cepat program Desa Antikorupsi.
"Saya mengapresiasi karena 'lho program tahun 2023' ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus," ungkap Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
"Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," tambah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.
Diakui Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, semua Gubernur menyampaikan keinginan mendukung program tersebut.
Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo salah satunya yang mengimplementasikan.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung (mulai) saja," ungkap Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
"Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Anti Korupsi," tandas Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.***