Media Purwodadi - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk datang ke Banjarnegara untuk memastikan pejabat tetap melayani masyarakat.
Tak hanya itu, tapi Ganjar meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah.
Ganjar meminta, kejadian yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri bagi seluruh pejabat dan ASN di Banjarnegara.
”Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?,” tanya Ganjar pada seluruh pejabat di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.
Baca Juga: Resep Nasi Bakar Dibalut Daun Pisang dengan Sambal Tempe Pedas, Kuliner Khas Sunda Jawa Barat
”Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” ujar Ganjar Pranowo.
Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu.
Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat di sana.
Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin.
Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Baca Juga: Tips Sukses Jual Tanaman Variegata Secara Live di Media Sosial ala Ibu Rumah Tangga
Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.
”Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon pak Wakil Bupati dan responnya bagus,” katanya.
Ganjar mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri.
Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
”Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya,” jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
”Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat,”.
“Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.***