Gandeng FKDG, Bawaslu Grobogan Selenggarakan Faisilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Kaum Difabel

- 16 Januari 2024, 21:26 WIB
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti.
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti. /Media Purwodadi/Hana Ratri/


Media Purwodadi – Bawaslu Grobogan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas pada Pemilu 2024.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bawaslu Grobogan, Jalan P. Tendean, Purwodadi, pada Selasa, 16 Januari 2024.

Dalam kegiatan ini, Bawaslu Grobogan menggandeng para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunitas Difabel Grobogan (FKDG).

Ada berbagai topik yang dibicarakan para penyandang difabel ini, seperti akses para penyandang disabilitas pada Pemilu yang bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Baca Juga: Masa Akreditasi Habis Maret 2024, Ratusan Wasit Karate akan Ikuti Penataran di Grobogan

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua FKDG, Budi Haryanto, saat sesi tanya jawab dengan Bawaslu Grobogan.

“Ada beberapa hal yang terkait dengan dasar hukum hak pemilih disabilitas, kemudian data pemilih disabilitas, hambatan aksebilitas untuk datang ke TPS, serta pengawasan Pemilu,” jelas Budi.

Terkait dengan aksebilitas, Budi memaparkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda berharap penyelenggaraan TPS tidak dilaksanakan di gedung berlantai dua tanpa adanya bantuan seperti lift.

Kemudian, untuk para tuna netra harus ada surat suara braille untuk memudahkan mereka melakukan hak pilihnya.

Baca Juga: Jadwal Acara Televisi Trans TV Rabu 17 Januari 2024, Islam Itu Indah, Bikin Laper, Bioskop Trans TV 12 Strong

“Sebaiknya teman-teman petugas TPS juga melaksanakan jemput bola kepada penyandang disabilitas yang tidak bisa berangkat ke TPS agar bisa menyalurkan hak pilihnya,” jelas Budi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witati menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut, dimana Bawaslu Grobogan sudah menandatangani MoU bersama kelompok difabel Grobogan untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif.

“Saya memperkirakan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari MoU kami dulu dan untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif. Jadi, bagaimana kami mengawal hak-hak disabilitas,” ungkap Fitria Nita Witanti.***

Editor: Agung Tri


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x