Network
“Selain itu, industri properti terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan industri terkait mencapai lebih dari 175 industri hulu dan juga teruji dalam mendorong pertumbuhan investasi baru,” kata Joko Suranto mengulang apa yang disampaikan di hadapan pengurus DPP REI dan DPD REI se-Indonesia.
Baca Juga: Keberadaan Baliho Bertuliskan Bacaleg Menjadi Sorotan, Bawaslu Grobogan Beri Penjelasan
Lebih lanjut Joko Suranto memaparkan, industri properti juga berkontribusi terhadap lingkungan.
Antara lain penyerapan tenaga kerja sebesar 10,2% dari total tenaga kerja di Indonesia baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.
Sehingga secara tidak langsung bisnis properti di berbagai daerah juga membantu peningkatan ekonomi lokal.
Meski sudah berkontribusi besar terhadap negara dan pemerintah, tetapi fakta di lapangan, industri properti nasional masih terus dihadapkan pada kebijakan yang kontraproduktif dari pemerintah.
Diantaranya sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang belum siap. Adanya hambatan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), UKL/UPL yang memberatkan, aturan rumah subsidi yang terus berubah dan cenderung memberatkan.
Regulasi mengenai fasos/fasum yang tidak ramah dunia usaha, struktur pembiayaan yang tidak ideal, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur industri properti secara komprehensif.
“Hal lain, industri properti ini menyangkut banyak sektor terkait dengan banyak regulasi lintas sektor yang tidak sinkron, sehingga butuh ‘orang tua’ kementerian yang secara fokus menangani perumahan dan pengembangan kawasan,” kata Joko Suranto.***
