Media Purwodadi - Joko Suranto Crazy Rich Grobogan kembali membuat gempar di kancah kepemimpinan nasional.
Bagaimana tidak, tinggal selangkah lagi Crazy Rich Grobogan akan memimpin Realestat Indonesia (REI) yang akan dipilih esok hari, Minggu 9 Juli 2023, yang digelar di Bali.
Crazy rich Grobogan kelahiran Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan hingga saat ini menjadi calon tunggal Ketua DPP REI.
Baca Juga: Api Membakar Habis Rumah Milik Warga di Pulokulon, Ternyata Ini Penyebabnya!
Sebagai calon tunggal Ketua Umum REI Indonesia, Joko Suranto mengusung visi dan misi optimisme pembangunan di era perekonomian Indonesia saat ini.
"Mohon doanya supaya aman dan bisa memberikan semangat lebih kuat lagi terutama pada perekonomian Indonesia saat ini," ungkap Joko Suranto melalui telepon.
"Terlepas itu tentunya juga menunjang perkuatan ekonomi nasional melalui industri properti," ujar Joko Suranto saat dihubungi, Sabtu 8 Juli 2023.
CEO Buana Kassiti, Bandung menyebutkan, industri properti sudah berkontribusi sebesar 14,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Yakni kontribusi 9,3% terhadap Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN).
Tak hanya itu, industri properti juga berkontribusi 31,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyumbang 40% penyediaan infrastruktur dan penerimaan pajak sekitar 30%-70% dari transaksi.
“Selain itu, industri properti terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan industri terkait mencapai lebih dari 175 industri hulu dan juga teruji dalam mendorong pertumbuhan investasi baru,” kata Joko Suranto mengulang apa yang disampaikan di hadapan pengurus DPP REI dan DPD REI se-Indonesia.
Baca Juga: Keberadaan Baliho Bertuliskan Bacaleg Menjadi Sorotan, Bawaslu Grobogan Beri Penjelasan
Lebih lanjut Joko Suranto memaparkan, industri properti juga berkontribusi terhadap lingkungan.
Antara lain penyerapan tenaga kerja sebesar 10,2% dari total tenaga kerja di Indonesia baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.
Sehingga secara tidak langsung bisnis properti di berbagai daerah juga membantu peningkatan ekonomi lokal.
Meski sudah berkontribusi besar terhadap negara dan pemerintah, tetapi fakta di lapangan, industri properti nasional masih terus dihadapkan pada kebijakan yang kontraproduktif dari pemerintah.
Diantaranya sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang belum siap. Adanya hambatan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), UKL/UPL yang memberatkan, aturan rumah subsidi yang terus berubah dan cenderung memberatkan.
Regulasi mengenai fasos/fasum yang tidak ramah dunia usaha, struktur pembiayaan yang tidak ideal, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur industri properti secara komprehensif.
“Hal lain, industri properti ini menyangkut banyak sektor terkait dengan banyak regulasi lintas sektor yang tidak sinkron, sehingga butuh ‘orang tua’ kementerian yang secara fokus menangani perumahan dan pengembangan kawasan,” kata Joko Suranto.***