Media Purwodadi- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto jelaskan terkait usulan partai Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab isu yang menyebutkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal sebagai BTP atau Ahok sebagai Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Dikutip dari laman resmi Gesuri, Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan Kepala Badan Otorita IKN kepada Presiden Joko Widodo.
Sebab Presiden Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang aristek dan pernah menjadi kepala daerah.
Baca Juga: Ini Langkah Walikota Semarang Hendi Pastikan Paska Kebakaran Tempat Relokasi Pasar Johar
Tidak saja Ahok, namun juga muncul seperti Mensos yang juga mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Walikota Semarang Hendrarprihadi.
Semuanya adalah kader PDI Perjuangan yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.
“Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi," tegasnya.
"Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain tata letak kota yang memperhatikan kebahagian warganya, itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang,” tambah Hasto.
Baca Juga: Soroti Persoalan Stunting, Hendi Minta Dukungan Tim Penggerak PKK
Aslinya, lanjut Hasto, PDI Perjuangan memiliki banyak kepala daerah yang berhasil di luar keempat nama yang disebutnya di atas.
Itu bisa terjadi karena PDI Perjuangan memang mengembangkan sekolah partai untuk anggota yang menjadi struktur partai, yang menjadi calon anggota legislatif, dan yang menjadi calon kepala daerah.
“Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi,” imbuh Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu lalu menekankan bahwa bagi PDI Perjuangan, yang terpenting adalah ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Dan bagi Jokowi, lanjut Hasto, ibukota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat.
Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
“Itu dirubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia,” pungkas Hasto.
Kendati disebut-sebut sebagai salah satu Kepala Badan Otorita IKN Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, hingga Senin 7 Februari 2022 belum memberi respon.***