Media Purwodadi - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk membantu warga kurang mampu yang tidak terdata mendapat Bantuan Sosial Tunai adalah menggunakan dana desa.
Pemprov Jateng pun mengimbau kepada seluruh kepala desa di Jateng untuk bisa memaksimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Hal itu guna memfasilitasi warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, misalnya Bantuan Sosial Tunai (BST).
Kepala Dispermasdesdukcakpil Jawa Tengah Suugeng Riyanto mengatakan, pemerintah telah mengatur penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca Juga: Ibu Positif Covid-19, Berikut Tips Tetap Aman Berikan ASI pada Bayi yang Tidak Terpapar Covid-19
Bagi warga yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak memperoleh bantuan yang bersumber dari dana desa.
“Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan,”.
Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus),”kata Sugeng usai mendampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Rembug Desa dengan Kades di Kabupaten Klaten, Senin 2 Agustus 2021 kemarin.
Sugeng melanjutkan, besaran BLT DD yang digunakan tersebut disesuaikan dengan Dana Desa yang diperoleh dan itu sudah diatur dalam peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.
Bagi desa yang mendapatkan DD kurang lebih Rp800 juta, maskimal 25 persen diperuntukkan BLT DD.
Desa dengan Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar, wajib dialokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD diatas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.
Baca Juga: Apa yang Bisa Meredakan Nyeri Haid? Berikut Beberapa Cara Mengatasinya Tanpa Minum Obat
“Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD,” terangnya.
Sugeng enggan menanggapi lebih jauh terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena beberapa komponen bansos berasal dari Kementerian Sosial.
ia menambahkan, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen untuk penyerapan Dana Desa.
Dan untuk penanganan Covid-19, untuk sementara ini mencapai 93 persen dari dana desa.
Diberitakan sebelumnya, Kades di Klaten curhat soal BST yang tidak tepat sasaran langsung pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Mendengar keluhan sejumlah kades di Klaten itu, membuat Ganjar langsung mengirim surat ke Mensos untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Karena menurut para kades itu adanya ketidak sesuaian data dari pusat terkait data penerima bantuan.***