Network
"Kami siap untuk meningkatkan lagi (pelatihan bagi) yang kemarin kita latih jadi Juleha. Kita tingkatkan bukan hanya menjadi juru sembelih, tapi juga sekaligus pengawas (untuk mengawasi) bagaimana regulasi di RPH, RPU, RPA di Jateng yang kebetulan saat ini memilkki sertifikat halal," papar Wagub Jateng.
Bukan hanya itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, juga segera melapor ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait wacana pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Jateng.
Menurut Wagub Jateng, keberadaan KDEKS ini nantinya bisa berperan aktif mewujudkan perekonomian syariah di Jawa Tengah.
Berdasar informasi yang diterima, tambah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, beberapa provinsi yang sudah membentuk KDEKS adalah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.
"Insyaallah kami akan sampaikan ke pak gub (Ganjar) untuk pertemuan kali ini. Karena di daerah lain seperti Riau, Sumatera Selatan, NTB, dan sumatera Barat sudah ada (KDEKS). Saya sampaikan ke pak gub biar Jateng segera menyusul," imbuh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
Menambahkan, Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Afdhal Aliasar, mengapresiasi komitmen Jateng dalam mewujudkan perekonomian syariah.
Salah satunya adalah usul soal pengawasan rumah potong hewan maupun unggas di Jateng.
Dia ingin, agar pelaksanaan sertifikasi halal di Jateng bisa berjalan lebih cepat.
"Sehingga penguatan halal di sektor hulu untuk RPH, RPA, RPU, bisa kita laksanakan dengan lebih baik. Dengan penguatan di sektor hulu insyaallah sertifikasi halal ke depannya akan jauh lebih mudah khususnya untuk masyarakat usaha mikro dan kecil. Itu komitmen yang tadi disampaikan wagub," papar Afdhal.
