Media Purwodadi - Sebanyak 7.000 rukun tetangga (RT) yang masuk dalam zona merah diinstruksikan untuk lockdown. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dalam rapat virtual bersama Wamenkes RI, Ganjar Pranowo mengatakan, sebelumnya ada 5.300 RT yang masuk zona merah.
Namun kini, jumlahnya bertambah hingga angka 7.000 RT dan langsung diinstruksikan Ganjar untuk segera di-lockdown.
"Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin nggak, maka sekarang harus," kata Ganjar usai rapat, Senin 28 Juni 2021.
Baca Juga: Masyarakat Jateng Diminta Ganjar Untuk 'Eling dan Ngelingke'
Ganjar memaparkan, jika adanya lockdown tingkat RT maka akan dapat mengendalikan kasus Covid-19 di Jateng.
Bahkan, Ganjar menjelaskan bahwa TNI-Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan terkait hal itu.
"Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan," ucapnya.
Kasus Covid-19 di Jawa Tengah semakin meningkat jumlahnya dibandingkan pada pekan lalu.
Dari 13 daerah yang sebelumnya dinyatakan zona merah, kini bertambah menjadi 25 kabupaten/kota yang masuk zona merah.
"Maka, saya kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal," ujar Ganjar Pranowo.
"Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan," jelas Ganjar.
Beberapa poin dari instruksi Ganjar Pranowo ditekankan kepada Bupati/Wali Kota.
Selain lockdown di seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta penanganan Covid-19 antarwilayah Jateng diseragamkan.
"Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan," jelas Ganjar.
Baca Juga: Anda Dapat Pesan Tentang Status Covid-19 A1 High Risk, Yuk Cek Faktanya!
"Misalnya kalau ada satu daerah yang effortnya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut.," tambag Ganjar.
"Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga," ucapnya.
Kepala daerah juga diminta untuk memiliki tanggung jawab pada rakyatnya, dengan demikian terwujud sinergitas.
"Bupati/Wali Kota punya dong tanggungjawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu," papar Ganjar."'Kalau masing-masing tanggungjawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus," lanjut dia.
Bupati/Walikota juga diminta agar tidak segan melarang semua kegiatan yang berpotensi kerumunan.
"Kalau nekat, bubarkan. Jangan ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi," tambahnya.
Tak hanya iru, penyekatan dan pengetatan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dilakukan di seluruh daerah resiko tinggi di Indonesia.
"Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya," tutup Ganjar.***