Jokowi Minta Jajarannya Tingkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian dengan Ekspor dan Skema Penyaluran KUR

- 25 Agustus 2021, 14:53 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rakornas di Istana Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rakornas di Istana Negara /Dok. BPMI Setpres/


Media Purwodadi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2021.

Dalam Rakornas itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus mengembangkan komoditas ekspor pertanian dan penyempurnaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bertujuan untuk terur meningkatkan nilai tambah pertumbuhan di sektor pertanian di Indonesia.

Baca Juga: Cara Dapatkan Bantuan Kuota Internet dari Pemerintah, Harus Lakukan Pembaharuan Data Sebelum Akhir Agustus

“Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021, ekspor sektor pertanian mencapai Rp282 triliun atau USD1,95 miliar,” terang Jokowi.

“Naik 14,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp247 triliun atau USD1,71 miliar,” imbuh Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, masih banyak potensi komoditas produk holtikultura yang dapat dikembangkan dan memberikan nilai lebih bagi petani.

Adapun produk holtikultura yang di maksud Jokowi tersebut diantaranya, seperti porang, sarang burung walet dan edamame.

“Saya melihat di lapangan, seperti yang tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya gerak, ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar,” kata Presiden Jokowi.

“Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan lainnya” imbuhnya.

Presiden menegaskan bahwa sektor pertanian dapat memiliki kontribusi yang semakin besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Oleh karena itu, pengembangan komoditas ekspor khususnya di sektor pertanian harus dilaksanakan dengan serius.

“Kita harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam mengerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Baca Juga: Kapolda Jateng Tinjau Program Vaksinasi Buruh di Purbalingga, Berharap Terbentuk Peningkatan Herd Immunity

Selanjutnya, Presiden menuturkan bahwa kelembagaan petani dalam model klaster perlu diperkuat dan akses pemasaran melalui kemitraan dengan industri perlu diperluas.

“Badan Usaha Milik Petani (BUMP), baik koperasi atau BUMDes juga perlu dikembangkan sehingga nilai tambah dari pascapanen ini terus bisa ditingkatkan,” tutur Presiden.

Dalam hal pembiayaan, Presiden melanjutkan, pemerintah akan terus menyempurnakan skema penyaluran KUR, terutama KUR pertanian yang dianggarkan sebesar Rp70 triliun pada tahun 2021 dari total KUR keseluruhan sebesar Rp253 triliun.

“KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan RMU (rice milling unit) sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani,” ucap Presiden.

Di samping itu, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pendampingan bagi petani dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani.

“Saya minta juga kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani,” ucap Jokowi.

“Manfaatkan teknologi termasuk platform digital untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” pungkas Presiden Jokowi.***

Editor: Agung Tri Wibowo

Sumber: presidenri.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x