Media Purwodadi- Walikota Semarang Hendrat Prihadi kembali membuat pemerintah Kota Semarang kembali raih penghargaan dalam pengelolaan keuangan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), kembali diraih Kota Semarang, di tengah pandemi Covid. Bukti pengelolaan keuangan yang baik, tidak lantas mengendorkan jajaran Pemerintah Kota Semarang khususnya dalam pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting yang terus ditekankan Wali kota Semarang Hendrar Prihadi kepada jajaran Pemerintah kota Semarang.
Atas komitmen dan kepatuhan Pemerintah Kota Semarang dalam hal pengelolaan keuangan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Semarang.
Predikat yang diberikan lima kali berturut-turut membuat Kota Semarang sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 5 kali berturut-turut.
“Situasi yang tak mudah memang, dan pemerintah dituntut cepat dan tepat dalam mengambil setiap langkah strategis untuk penyelamatan warga," ungkap Walikota Semarang, dalam rilisnya, Kamis 16 September 2021.
Baca Juga: Seekor Bunglon Akibatkan Listrik Padam di Sebagian Kota Purwodadi, Aktivitas Warga Sempat Terganggu
"Namun, kami usahakan selalu berpegang pada aturan yang ada,” ungkap Hendi, sapaan Walikota usai mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 secara virtual.
Hendi menuturkan jika kondisi pandemi yang banyak memberi dampak baik sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.
karenanya, masyarakat menuntut pertanggungjawaban dan pemanfaatan keuangan yang tepat, efektif dan efisien sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Secara beruntun, predikat WTP sebagai opini tertinggi atas pelaporan keuangan diterima Pemerintah Kota Semarang sejak pemeriksaan keuangan tahun 2016.
Predikat WTP terus dipertahankan Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Hendi di laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020.
Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan ancaman pandemi terhadap sistem keuangan nasional menjadi sebuah alarm.
“Dalam kondisi kegentingan yang mengancam keselamatan jiwa rakyat dan perekonomian, pemerintah melakukan langkah luar biasa dengan menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan yang solid dalam menangani dan mengendalikan penularan Covid-19, melindungi keselamatan rakyat serta menjaga dan memulihkan perekonomian,” ungkap Sri Mulyani.***