Network
Media Purwodadi – Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) mengungjungi Bawaslu Grobogan pada Senin, 11 Desember 2023.
Kedatangan perwakilan Kantor Staf Presiden ke Bawaslu Grobogan guna mengecek bagaimana implementasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabiltas dalam Pemilu 2024.
Perwakilan Kantor Staf Presiden yang mengunjungi Bawaslu Grobogan yakni Tenaga Ahli Kedeputian V, Sunarman Sukamto. Kedatangannya didampingi Wahyono dan Budi dari Komunitas Forum Komunikasi Difabel Grobogan (FKDG).
Baca Juga: Kode Redeem PUBG Mobile Selasa, 12 Desember 2023: Update Terbaru, Klaim dan Tingkatkan Level Permainan Anda
Menurut Sunarman yang biasa disapa Kang Maman ini, kedatangannya adalah sebagai penugasan guna melihat gambaran penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
"Kami ke sini mengecek di lapangan bagaimana implementasi pemenuhan hak politik kaum difabel," kata Sunarman.
Kang Maman yang asli Boyolali ini berharap penyelenggara Pemilu, KPU atau Bawaslu bisa menjalankan ketentuan perundang-undangan, yang memberikan kuota kepada para penyandang disabilitas, dalam penyelenggaraan Pemilu.
Sunarman juga mengatakan dalam ketentuan, ada kuota dua persen bagi kalangan difabel untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Paling tidak dari teman teman penyelenggara Pemilu sudah pernah memberi imbauan soal kuota untuk difabel itu. Itu sebagai bukti telah ada afirmasi kepada teman teman difabel. Kami berharap besok dalam rekrutmen pengawas TPS (PTPS) kuota untuk kalangan difabel bisa dilakukan," jelas Kang Maman.
Libatkan Difabel
Kang Maman juga berpesan agar kegiatan Bawaslu Grobogan yang melibatkan komunitas difabel terus dipublikasikan, sebab bisa menjadi cerminan di mata dunia bahwa Indonesia telah ramah dengan difabel, terutama dalam hal kepemiluan.
"Kami harap kegiatan dengan difabel dipublikasikan, sebab kalau ada masyarakat internasional ngecek, kan mereka bisa browsing di internet, nah kalau kegiatan itu diposting, kan jelas kita sudah memenuhi dan melindungi hak dari kaum difabel," ujar Kang Maman.
Bukti kerja Bawaslu Grobogan
Sementara itu, Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti mengatakan jajarannya sudah maksimal untuk pemenuhan hak dari kalangan difabel. Dibuktikan dengan hasil kerja jajaran Bawaslu Grobogan.
Salah satu buktinya, Fitria mengatakan, Bawaslu Grobogan pernah mengirimkan saran perbaikan ke KPU Grobogan soal akses TPS yang tidak ramah untuk kalangan difabel.
"Yang kami saran perbaikan ke KPU adalah lokasi TPS yang berada di lantai dua, tentu itu sangat menyulitkan bagi kalangan difabel dan orang tua, makanya kami kirimkan sarper," jelasnya.
Baca Juga: Kode Redeem FF Selasa, 12 Desember 2023 Update Terbaru, Klaim Segera dan Dapatkan Hadiah dari Garena Indonesia
Hal lainnya, Fitria mengatakan, Bawaslu Grobogan pernah memiliki pengawas AdHoc dari kalangan difabel beberapa tahun lalu. Namun untuk saat ini, sejauh ini jajaran pengawas di Bawaslu Grobogan, nihil dari kalangan difabel.
Fitria mengatakan, dinamika difabel di Grobogan yaitu data yang tidak sinkron. Pasalnya, Dispendukcapil, Dinas Sosial maupun Bawaslu Grobogan punya data jumlah difabel yang berbeda-beda.
“Problem ini sudah dirapatkan dan hasil koordinasi dengan FKDP, setelah disortir dengan kerja sama Bawaslu Grobogan, kalangan difabel yang punya hak pilih pada 14 Februari 2024 yaitu 4.178 pemilih,” ujar Fitria Nita Witanti.
Sebagai informasi, Bawaslu Grobogan sudah menjalankan nota kesepahaman (MoU) dengan FKDG pada 23 Maret 2022, ditindaklanjuti pencegahan melalui koordinasi dengan bentuk rapat.
Selain itu Bawaslu Grobogan sudah empat kali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan komunitas difabel. Bawaslu Grobogan berterima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan dari perwakilan Kantor Staf Presiden tersebut.***
