Network
Media Purwodadi – Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan melakukan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan.
Dari 19 Kecamatan yang terdampak kekeringan, baru 18 Kecamatan yang terlayani droping air bersih yang dilakukan BPBD Grobogan.
Berbagai kendala terjadi ketika penyaluran air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan ini. Salah satunya adalah unit armada yang diperuntukan untuk pengangkutan air bersih dan juga segi pembiayaan untuk BBM armada.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Endang Sulistyoningsih melalui Kasi Kedaruratan Masrichan, keberadaan armada yang dipergunakan untuk pengangkutan tangki air memang terbatas.
“Namun, kita bisa cover dengan armada milik perusahaan-perusahaan yang bisa membantu untuk penyaluran air bersih ke wilayah terdampak kekeringan,” jelas Masrikan, Sabtu, 7 Oktober 2023.
“Jadi penyaluran air bersih tercover dengan armada dari perusahaan-perusahaan yang bersedia membantu agar bisa sampai ke masyarakat yang terdampak kekeringan,” tambahnya.
Di samping terbatasnya armada, pembiayaan untuk BBM armada juga tinggi. Hal ini lantaran armada milik BPBD Grobogan termasuk armada plat merah dimana Pertamina sebagai perusahaan minyak negara memberlakukan penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan plat merah.
“Kita dari BPBD Grobogan dalam penyaluran air bersih mau tidak mau harus menggunakan BBM jenis Solar Dexlite. Setiap pengiriman air bersih, kita harus bolak-balik 3-4 kali dan tentu kebutuhan BBM untuk armada semakin banyak,” jelas Masrikan.
Baca Juga: Pasca Tawuran di Jalan Baru, Aparat Polres Grobogan Amankan 4 Pelajar yang Terlibat
Dirinya menjelaskan, untuk pengiriman jarak dekat biasanya membutuhkan BBM dengan kapasitas 10 liter. Sedangkan, pengiriman bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di lokasi yang jauh butuh 20-25 liter untuk sekali pengantaran.
“Selisih antara BBM Solar Subsidi dengan Solar Dexlite itu Rp10 ribu per liter, jadi selisih pembiayaan BBM antara Rp150-200 ribu. Padahal, pelayanan kita ini kategori bencana. Selama ini, pengecualian dari Pertamina, penggunaan solar subsidi untuk plat merah hanya pada armada Damkar saja,” jelas Masrikan.
Pihaknya berharap, PT Pertamina (Persero) bisa memahami kondisi bencana kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Grobogan ini dengan memberikan dispensasi agar penggunaan BBM Solar Subsidi bisa diperuntukkan guna pengangkutan air bersih di wilayah terdampak kekeringan.***
