Network
Ganjar Pranowo memperkirakan, jika kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu ini, akan berlangsung lebih lama.
"Mohon maaf, Pak. Rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," katanya.
Bahkan, dalam kegiatan itu, Ganjar Pranowo menyatakan usulan agar Kementerian Perdagangan mengatur perusahaan produsen minyak goreng.
“Kalau kaitannya dengan harga minyak dunia, mari untuk merah putih tidak ambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu,” tambah Ganjar.
Ganjar mengatakan salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya, adalah membebankan distribusi pada perusahaan.
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita, mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat,” tambahnya.
“Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Maksudnya, dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp14 ribu, ini menurut saya penting,” tambahnya.
Terkait dengan penanganan harga minyak goreng yang flukuaktif, Ganjar Pranowo mengungkapkan ini tidak bisa terus melihat dari sisi hilir. Justru, penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.
“Maka saya minta teman-teman dari Perhutani untuk menyiapkan lahan bekerjasama dengan Distan kita agar kita bisa tanam. Ini mestinya kita mengambil tindakan, aturan yang bisa menguntungkan petani juga dan sinergi dengan mereka,” tambahnya.
