Media Purwodadi - Menjelang Pemilu 2024, warga Nahdlatul Ulama atau NU Grobogan mendapat pencerahan dalam memilih pemimpin dari Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama (Kemenag) Prof Abu Rohmat.
"Dalam memilih pemimpin, warga Nahdliyin bisa memahami petunjuk dari para kiai," jelasnya saat Halal bi Halal dan Seminar Nasional bertajuk Sinergi Ulana Mengawal Demokrasi di Pendapa Grobogan, Sabtu (27/5/2023).
Hadir pula Bupati Grobogan, Sri Sumarni, Wabup, Bambang Pujiyanto, Danrem 073/Makutarama, Kapolres Grobogan dan Dandim 0717/Grobogan. Serta Rais Syuriyah PWNU Jateng, KH Ubaidillah Shodaqoh sebagai pembicara.
Baca Juga: Dua Calon Jamaah Haji Asal Grobogan Ini Gagal Berangkat Karena Tidak Istithaah, Begini Penjelasannya
Abu Rohmat menjelaskan, bahwa dalam memilih pemimpin ada tiga cara yang bisa ditempuh. Yakni ijtihad. Yang dimaksud adalah menggunakan pandangan orang yang ahli.
Yaitu orang yang dinilai mempunyai pengetahuan cukup, seperti kiai. Di mana lanjut Abu Rohmat, mereka dengan pengetahuannya bisa menentukan calon yang bisa menjadi pemimpin.
Cara lainnya atau cara kedua dalam menentukan calon yang bisa dipilih menjadi pemimpin. Yakni dengan cara itibak, atau mengikuti pandangan orang yang lebih paham dan tahu hukum serta dalilnya.
“Dengan cara itibak, kita bisa menanyakan kepada kiri kanan yang tahu persis mengenai calon pemimpin dan program-progamnya. Sehingga kita bisa memilihnya agar tidak dibodohi,” kata Abu Rohmat.
Baca Juga: Tidak Miliki BPJS, Warga Pulokulon Grobogan Galang Dana untuk Pulangkan Jenazah Buruh Tekstil Ini
Tempat Ibadah
Namun bagi mereka yang karena kesehariannya tidak mengetahui politik, maka bisa menggunakan taklid atau mengikuti pendapat orang lain, kendati tidak tahu alasan dari pendapat itu.
“Warga Nahdliyin memiliki kiai yang mampu membimbing termasuk dalam urusan politik. Sehingga dalam konteks politik diharapkan bisa satu barisan,” ujar Abu Rohmat.
Selain itu, Abu Rohmat juga mengingatkan kepada mereka yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu 2024 untuk tidak menggunakan politik identitas saat berkampanye.
“Tidak menggunakan agama untuk menjadi alat politik, termasuk juga menggunakan tempat ibadah untuk berkampanya," imbuhnya. ***