Media Purwodadi – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak melewatkan kesempatan saat bertemu dengan perwakilan Kementerian Perdagangan dalam kegiatan forum High Level Meeting (HLM), Selasa 22 Maret 2022.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyentil Kementerian Perdagangan terkait keresahan rakyat tentang kelangkaan minyak goreng.
Bahkan, dalam forum bertajuk Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditas Global terhadap Inflasi Jawa Tengah itu, Ganjar Pranowo mengungkapkan dirinya ikut malu.
“Mohon maaf, Pak. Silahkan sampaikan ini kepada Bapak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” ungkap Ganjar Pranowo.
Dalam kegiatan ini, perwakilan Kementerian Perdagangan RI yakni Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Isy Karim hadir secara virtual.
Isy Karim juga mendengarkan pernyataan Ganjar terkait kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai.
Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah, kelangkaan minyak goreng ini ibarat tikus mati di lumbung pati.
“Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi," tambah Ganjar Pranowo.
"Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar Ganjar.
Ganjar Pranowo memperkirakan, jika kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu ini, akan berlangsung lebih lama.
"Mohon maaf, Pak. Rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang," katanya.
Bahkan, dalam kegiatan itu, Ganjar Pranowo menyatakan usulan agar Kementerian Perdagangan mengatur perusahaan produsen minyak goreng.
“Kalau kaitannya dengan harga minyak dunia, mari untuk merah putih tidak ambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu,” tambah Ganjar.
Ganjar mengatakan salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya, adalah membebankan distribusi pada perusahaan.
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita, mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat,” tambahnya.
“Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Maksudnya, dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp14 ribu, ini menurut saya penting,” tambahnya.
Terkait dengan penanganan harga minyak goreng yang flukuaktif, Ganjar Pranowo mengungkapkan ini tidak bisa terus melihat dari sisi hilir. Justru, penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.
“Maka saya minta teman-teman dari Perhutani untuk menyiapkan lahan bekerjasama dengan Distan kita agar kita bisa tanam. Ini mestinya kita mengambil tindakan, aturan yang bisa menguntungkan petani juga dan sinergi dengan mereka,” tambahnya.
Ganjar Pranowo menilai dengan kenaikan harga minyak goreng saat ini memberikan pengaruh untuk harga komoditas barang lain. Hal inilah yang membuat Ganjar menegaskan bahwa pemerintah wajib menyiapkan alternatif dan mengedukasi masyarakat.***