Network
Media Purwodadi - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap masyarakat agar mengurangi mobilitas. Instruksi Ganjar Pranowo untuk mengatasi hal ini yakni dengan membatasi pergerakan dari level terkecil yakni desa.
Instruksi tersebut disampaikan Ganjar Pranowo setelah melihat evaluasi PPKM Darurat pada pekan pertama. Menurut Ganjar Pranowo, dari evaluasi secara nasional, data mobilitas Jawa Tengah baru mencapai 18 persen.
Ganjar menjelaskan, capaian target tersebut masih setengah dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen.
"Setelah dievaluasi secara nasional kemarin, disiplinnya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi," ujar Ganjar ditemui di kantornya, Jumat 9 Juli 2021.
"Tapi rasa-rasanya kalau kita akan melakukan itu di tengah jalan kok tidak mudah ya. Pasti akan terjadi friksi-friksi," ucap Ganjar.
Baca Juga: Terdampak Karena PPKM Darurat, Ganjar Pranowo Arahkan Pegawai Bergaji Tetap Larisi Jualan Pedagang
Terkait hal itu, Ganjar Pranowo memberikan instruksi kepada Pejabat Sekda Provinsi Jateng, Prasetyo Ariwibowo agar berkomunikasi dengan par Sekda se Jawa Tengah. Terutama dalam hal menggandeng tokoh di level-level terkecil.
"Ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya," ajak Ganjar Pranowo.
"Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya desa. Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak," kata Ganjar.
Meski demikian, pergerakan masih tetap dibolehkan bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan PPKM Darurat, seperti pekerja di sektor critical dan essensial.
Ganjar Pranowo juga sudah menginstruksikan kepada Disperindag dan Disnakertrans Jawa Tengah untuk menyosialisasikan lagi kepada pelaku industri besar maupun perusahaan agar dapat mengelola dengan baik usahanya.
