Media Purwodadi - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ditangkap KPK, Kamis 11 Agustus 2022 sore.
Sehari sebelum ditangkap KPK, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sempat melantik PJ Sekda Kabupaten Pemalang yang baru, Rabu 10 Agustus 2022.
PJ Sekda Kabupaten Pemalang yang dilantik adalah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki.
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo melatik Slamet Masduki menggantikan Mohammad Arifin yang saat ini terjerat pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.
Kasus tersebut saat ini ditangani Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng.
Kasus proyek pengadaan jalan sebesar Rp 6.579.000.000 menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1.055.000.000.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dikabarkan terkena operasi tangkap tanggan (OTT) oleh Tim Satgas KPK, Kamis 11 Agustus 2022 sore.
Baca Juga: Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Ditangkap Tim Satgas KPK, Diduga Ada Transaksi Suap
OTT dilakukan KPK di area gedung DPR RI di Jakarta.
Selain menangkap Bupati Pemalang, OTT KPK juga menangkap puluhan orang lainnya.
Belum diketahui secara pasti kasus yang menimpa Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo hingga terjaring OTT KPK.
KPK belum secara resmi mengumumkan status hukum pihak yang terlibat pada OTT tersebut.
Mendengar salah satu Bupatinya tertangkap oleh KPK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini.
"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.
Baca Juga: Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK di Jakarta, Ganjar Pranowo : “Ini Peringatan Untuk Semuanya!”
Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.***