Network
Sayangnya, untuk warga yang belum setuju tidak menghadiri pertemuan tersebut. Komnas HAM berinisiatif mendatangi Desa Wadas untuk meyakinkan warga.
Bahkan pihak Ganjar sudah menunggu adanya pertemuan agar bisa memberikan penjelasan sekaligus menjawab secara langsung apa yang warga tanyakan.
“Namun masyarakat yang belum setuju belum hadir. Komnas HAM sampai mendatangi ke Wadas untuk terus meyakinkan,”.
“Kami sebenarnya menunggu-nunggu adanya pertemuan, sehingga kami bisa sampaikan dan kami bisa jawab apa yang mereka tanyakan,” pungkasnya.
Ganjar juga memberikan penjelasan terkait isu yang tersebar di media sosial yang tidak benar, tentang penyerobotan tanah secara paksa oleh negara.
Termasuk ketidak benaran isu tentang tanah yang tidak dibayar oleh pemerintah.
Sedangkan untuk persoalan lingkungan, pemprov sudah melakukan pengkajian secara dalam yang melibatkan para pakar.
Selain itu telah berkembang isu tentang penambangan yang akan merusak mata air juga tidak benar.
“Semua sudah dipaparkan. Lalu soal isu apakah tanah akan diserobot dan tidak dibayar. Itu tentu tidak mungkin. Tidak mungkin negara melakukan itu,” pungkasnya.***
