Network
Media Purwodadi – Dalam rangka mengendalikan pengambilan air tanah di wilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Walikota Semarang Hendrar Prihadi telah menyiapkan pembentukan tim gabungan.
Hendrar Prihadi menjelaskan, tim gabungan ini terdiri dari Satpol PP dan pihak kepolisian untuk mengendalikan pengambilan air tanah di wilayah Kota Semarang, termasuk di wilayah daerah pesisir.
Pria yang akrab disapa dengan nama Hendi ini menjelaskan, tim gabungan ini nantinya akan mendorong masyarakat yang masih menggunakan air tanah untuk beralih pada suplai air dari PDAM Tirta Moedal.
Penegasan Hendi terhadap hal tersebut lantaran adanya berbagai masukan para pemerhati lingkungan yang menyebutkan pemakaian air tanah sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan pada muka tanah.
"Pemerintah Kota Semarang dalam waktu dekat akan membentuk tim gabungan suplai air bersih dari PDAM, serta provinsi sebagai penegak aturan pemakaian air tanah yang tidak berijin. Kemudian juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang akan menyasar di kawasan pesisir," tutur Hendi dalam keterangan resminya, Kamis 2 Juni 2022.
Hendi menegaskan, suplai air bersih tercukupi dengan baik secara legal. Karena itu, pihaknya mendorong agar pihak-pihak yang berada di daerah Pesisir menggunakan air secara legal, yakni melalui PDAM Tirta Moedal.
"Kami ingin suplai air bersih tercukupi dengan baik secara legal. Karena selama ini perusahaan di daerah pesisir tidak memakai PDAM tapi mengambil air tanah secara langsung,” ungkap orang nomor satu di Kota Semarang Ini.
Hendi juga menjelaskan penanganan rob di pesisir Kota Semarang lainnya, melalui upaya pembangunan jalan tol yang akan berfungsi sebagai tanggul laut.
"Tol ini diharapkan bisa berfungsi sebagai tanggul laut, sebenarnya sudah 2 tahun lalu, namun terkendala dengan undang-undang agraria, tanahnya juga terendam air maka hak atas tanah tersebut hilang," jelas Hendi.
Hendi menegaskan, sebenarnya ada solusi hingga bisa segera dikerjakan dan tinggal mempelajari teknisnya. Namun, pihaknya berharap pada jangka waktu satu sampai dua tahun bisa selesai dan ini merupakan salah satu upaya untuk penanganan rob di Kota Semarang.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut Hendi pun menegaskan terbuka terhadap masukan lain dari DP2K terkait upaya penanggulangan persoalan banjir dan rob.
Hendi meyakini bahwa DP2K menjadi sebuah muara yang dapat menggabungkan seluruh masukan para ahli, terkhusus dalam menghadapi tantangan perubahan alam melalui cara yang paling efektif dan efisien.
Suami dari Krisseptiana ini juga menjelaskan dengan adanya masukan tersebut, pihaknya berharap upaya penanganan banjir dan rob di Kota Semarang akan dapat semakin masif.***
