TNI Siap Bantu Pengamanan Pemungutan Suara Pemilu 2024 yang Tertunda di Papua Tengah

- 19 Februari 2024, 21:30 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. /Foto : instagram @edwin.sumantha


Media Purwodadi – TNI siap bantu pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 yang sempat tertunda di Paniai, Papua Tengah. Hal itu seperti dinyatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jendral TNI Maruli Simanjuntak.

Dirinya memperkirakan, Bawaslu akan membuat permintaan tolong kepada TNI AD, meskipun sifatnya hanya membantu.

"Tentang Pemilu yang di Papua itu saya kira tinggal nanti Bawaslu akan membuat permintaan tolong ke kita. Karena sebenarnya kegiatan ini, kami hanya sifatnya membantu," ungkap Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seperti yang dikutip dari PMJ News, Senin 19 Februari 2024.

Baca Juga: Anggota Pramuka di Grobogan Ikuti Perkemahan Penggalang Ceria, Ini Harapannya

Pihaknya juga mengatakan, jika ada kendala lain seperti pengiriman logistik, TNI AD bisa diikutsertakan untuk membantu. Dirinya meminta agar pencoblosan melihat kondisi keamanan di tempat tersebut.

"Kalau ada kejadian seperti itu kita yakinkan nanti aman, baru kita selenggarakan, saya kira itu sudah koordinasi," ujarnya.

Sebagai informasi, polisi mengungkap adanya 1.297 TPS di wilayah Papua yang belum melaksanakan pencoblosan karena sejumlah kendala teknis.

Kendala tersebut salah satunya masalah distribusi logistik Pemilu. Di samping itu, adanya polemik konflik sosial pada pelaksanaan sistem noken, membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah.

Baca Juga: Kejutkan Publik Setelah 13 Bulan Tak Muncul, Jeremy Renner Bacakan Nominasi di Panggung People's Choice Award

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan, pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua.

Kendala yang terjadi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan yakni sistem noken. Menurutnya, sistem noken ini kental dengan kerawanan.

"Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial). Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pemungutan suara) tidak bisa dilaksanakan," jelas Mathius Fakhiri pada Kamis, 15 Februari 2024.***

Editor: Hana Ratri Septyaning Widya

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x