Network
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut Ganjar Pranowo respon cepat program Desa Antikorupsi.
"Saya mengapresiasi karena 'lho program tahun 2023' ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus," ungkap Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
"Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," tambah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.
Diakui Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, semua Gubernur menyampaikan keinginan mendukung program tersebut.
Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo salah satunya yang mengimplementasikan.
"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung (mulai) saja," ungkap Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
"Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Anti Korupsi," tandas Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.***
