Network
Media Purwodadi – Beberapa anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke Jawa Tengah pada hari Senin, 7 Februari 2022.
Kunjungan tersebut terkait dengan rencana perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2013 yang membahas tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI , Casytha A Kathmandu sebagai turun langsung untuk memimpin rombongan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut telah hadir pula Kepala OJK Jateng, jajaran OPD Pemprov Jateng dan perwakilan LKM di Jawa Tengah.
Baca Juga: Temukan Dua Sarang Ular di Rumah Baim Wong, Panji Petualang Beberkan Penyebabnya
Casytha dalam sambutannya mengatakan sengaja melakukan kunjungan ke Jawa Tengah untuk belajar melakukan pengelolaan LKM termasuk inventarisir permasalahannya.
Hasil dari kunjungan tersebut akan digunakan sebagai materi perubahan UU nomor 1 tahun 2013 tentang LKM.
Casytha juga mengatakan pilihannya jatuh ke provinsi Jawa Tengah karena memiliki LKM dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Bahkan 54 persen dari total LKM se-Indonesia yang terdaftar , serta eksis di masyarakat.
"Kenapa kami memilih Jateng, karena di sini LKM terbanyak di Indonesia. Ada 121 LKM atau 54 persen dari total LKM se Indonesia yang terdaftar dan eksis di masyarakat," kata Casytha.
LKM yang ada di Jawa Tengah dinilai memiliki peran dalam berbagai persoalan keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah.
Baca Juga: Hitung Weton Anda Dengan Rumus Berikut Ini, Selasa Kliwon Punya Ciri Khas Suka Lawan Arus
Alasan inilah yang membuat pihaknya ingin belajar dan mendiskusikannya terkait LKM di Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai dasar dalam perubahan undang-undang.
Selain itu Casytha juga melihat berbagai potensi yang bisa dikembangkan melalui LKM tersebut.
"Harapannya hasil dari sini bisa kita jadikan dasar dalam perubahan undang-undang yang kita susun nanti. Kami memang konsen soal LKM ini mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan dari sini," ucapnya.
Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membenarkan jika LKM Jateng memang memiliki jumlah tertythainggi sebagai LKM yang terdaftar di seluruh Indonesia.
Fakta tersebut tidak lepas dari komitmen Pemprov Jateng untuk membantu usaha kecil, khususnya dari akses modal.
"Kan akses modal bisa didapat dari mana saja, termasuk model koperasi, lembaga pinjaman dan lainnya," tutur Ganjar Pranowo.
"Jumalahnya banyak, termasuk kemarin yang ramai itu pinjaman online. Kami mencoba menertibkan itu dengan cara legalisasi ke OJK. Dan itu ternyata Jateng tertinggi di Indonesia," kata Ganjar.
Terkait pengelolaan LKM, Ganjar mengatakan memang dilakukan seiring dengan upaya untuk membantu pelaku usaha kecil UKM.
Optimasi LKM tersebut dilakukan agar pelaku UKM bisa mendapatkan akses modal dengan skema pinjaman yang lebih mudah.
Baca Juga: Jadwal Acara Televisi TV ONE Selasa, 8 Februari 2022: Hidup Sehat, Coffee Break, Fakta, Kabar Utama
"Termasuk akses modal lain seperti Baznas yang kami kembangkan untuk tidak hanya membantu UKM tapi juga menaikkan kelas UKM. Maka kami ada program UKM virtual ekspor, digitalisasi UKM, kita bantu eksport dan lainnya," ucapnya.
Pengalaman-pengalaman yang dibagikan Ganjar pada DPD tersebut yang akan digunakan untuk penyusunan RUU perubahan yang diinisiasi oleh DPD.
Ganjar juga berharap, pengalaman Jateng dalam optimalisasi LKM serta peruntukannya bagi UKM yang telah dibagikannya bisa menjadi inspirasi.
"Ya meskipun belum sempurna, tapi kita coba bagikan pengalaman kami pada kawan-kawan DPD," pungkas Ganjar.***
