Network
Media Purwodadi - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan inklusivitas dan toleransi kepada semua guru di Jawa Tengah.
Penekanan inklusivitas dan toleransi ini harus diharapkan bisa diterapkan di lingkungan sekolah karena belakangan ini kasus perundungan dan kekerasan seksual marak.
Kasus perundungan dan kekerasan seksual yang dimaksud ini marak terjadi di lingkungan pendidikan.
Hal itu dilontarkan Ganjar Pranowo dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Guberjur kepada Kepala SMA dan SLB, Senin 10 Januari 2022.
Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur, Ganjar Pranowo mengungkapkan keprihatiannya terkaut banyaknya kasus pelecehan seksual di media.
"Kita sedih nggih bapak ibu, kemarin muncul di media banyak banget terjadi pelecehan seksual, maaf, pemerkosaan guru ke murid itu piye coba?" tanya Ganjar Pranowo.
"Saya ingin panjenengan harus menjaga itu, betul-betul. Saya juga tidak akan ada toleransi soal itu. Didiklah anak untuk punya karakter yang bagus," tambah Ganjar Pranowo, mengarahkan.
Ganjar mengungkapkan, inklusivitas menjadi penting karena faktanya masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan sekolah.
Pihaknya mendorong para kepala sekolah ini agar menyiapkan inklusivitas yang ada di masing-masing sekolah.
Bahkan, bagian terpenting yakni membangun moderasi toleransi karena bullying terjadi, kekerasan seksual juga terjadi.
Ganjar juga melanjutkan, terkait maraknya kasus kekerasan seksual dan melibatkan guru belakangan ini.
"Maka saya titipkan, kok beberapa hari ini kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual dari gurunya ya, jadi kita sedih juga," kata Ganjar Pranowo.
Orang nomor satu di Jawa Tengah ini menitipkan pesan agar dapat mengubah perilaku di lingkungan sekolah.
Baca Juga: Tanda-tanda Dia Adalah Pria Yang Tepat Untuk Anda. Berikut Penjelasannya
Dengan demikian, inklusivitas tersebut bisa terbangun dengan baik.
Bahkan, jika menemukan adanya kesulitan, Ganjar membuka pintu komunikasi melalui kepala dinasnya untuk konsultasi.
"Kalau ada sesuatu yang lain bisa komunikasi dengan kami dan nanti kita secara kebijakan bisa kita rapatkan kalau memang dibutuhkan sebuah kebijakan baru," tegasnya.***
