Namun, penerima yang muncul tetap sama dengan data yang sebelumnya.
"Jadi sejak video saya itu viral, saya kerap diundang jadi pembicara yang membahas soal bantuan sosial," jelas Joko.
"Ada dari Kementerian Sosial, dari program PKH, dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi dan lainnya. Saya tidak menyangka, kenapa jadi seperti ini," ucap Joko Laksono.
Sebagai kepala desa, Joko tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Saat sesi berdialog dengan Ganjar Pranowo, Joko hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di lapangan.
"Yang jelas saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di lapangan. Memang data BST banyak yang tidak sesuai. Ya saya harus berani bicara, kalau yang bener harus begitu," imbuh Joko.
Joko Laksono paham betul bahwa data bansos memang semrawut.
Bahkan, ada seorang PNS mendapatkan bantuan padahal sudah ada yang kaya dan tidak membutuhkan bantuan.
"Total ada lima orang yang tidak seharusnya dapat bantuan di desa saya, malah dapat. Itu satu desa. Bayangkan kalau 7.809 desa di Jateng, ada berapa banyak?" tegas Joko.
Joko menceritakan, saat diundang pembicara di Kementerian Sosial, diringa menyampaikan pentingnya validasi data penerima bantuan.