Network
“Dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik pemilu, pilpres maupun pilkada, persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan publik," ujar Mokamat.
"Hal itu tidaklah berlebihan mengingat kedudukan ASN sebagai aparatur negara dinilai mampu menggerakkan potensi sosial dan politik, sehingga seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” jelas Moka, sapaan akrabnya.
Menurutnya, birokrasi pemerintahan akan kuat jika para ASN bersikap netral dari segala kepentingan.
“ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat serta mendukung iklim demokrasi yang sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil, sebaliknya ketidaknetralan ASN,” tambah Mokamat.
Dua orang narasumber hadir memberikan banyak penjelasan terkait hal tersebut.
Pertama, Riska Andi Fitriono dari UNS. Dalam pemaparannya, Riska Andi Fitriono menjelaskan tentang netralitas ASN.
"Pentingnya netralitas ASN salah satunya adalah menghindari terjadinya diskriminasi pelayanan, pengkotak-kotakan PNS, konflik kepentingan, dan PNS menjadi tidak profesional lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur," ungkap Riska.
"Padahal ASN sebagai aparatur negara punya peran dan fungsinya sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan," ungkapnya.
Sementara itu, narasumber kedua yakni Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan, Padma Saputra yang menjelaskan soal kebijakan netralitas ASN dalam politik.
